Profil

PROFIL BAGIAN HUKUM

 

Graha Krida Praja 1
Graha Krida Praja
 

SAMBUTAN

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan Perundang-undangan dan bahan Dokumentasi Hukum lainnya secara tertib,
terpadu dan berkesinambungan serta sebagai sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum
secara mudah, cepat dan akurat.
Slide
VISI & MISI

 

VISI KABUPATEN PONOROGO

Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)

MISI KABUPATEN PONOROGO

  1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.

  2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.

  3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

  4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif.

Slide
STRUKTUR  ORGANISASI

 

SO_04 2022

JDIH Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang berjumlah 5 (lima) personil dengan rincian sebagai berikut :

  1. SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo,
    Selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Ponorogo;
  2. RIMA TRI RETNONINGTYAS, S.H., Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi,
    Selaku Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  3. MAYA PUSPITASARI, S.H.,
    Anggota Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  4. RONI MULYANTO, A.Md.,
    Anggota Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  5. MUCHLIS NUR ARIFUDIN,
    Anggota Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Klasifikasi Pendidikan :

 • SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.: S2 Hukum
 • RIMA TRI RETNONINGTYAS, S.H.: S1 Hukum
 • MAYA PUSPITASARI, S.H.: S1 Hukum
 • RONI MULYANTO, A.Md.: D3 Manajemen Informatika
 • MUCHLIS NUR ARIFUDIN: SMA
Slide
TUGAS & FUNGSI

 

Tugas Bagian Hukum :

Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
  5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.