BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR         TAHUN 2026
TENTANG
JUDUL PERATURAN BUPATI TIDAK BOLEH ADA SINGKATAN, TANPA MENYEBUTKAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  PONOROGO,
Menimbang	:	a.	Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (cita cita dari Peraturan Bupati)	
		b.	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara; (kenyataan yang ada di masyarakat)	
		c.	Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan PerundangUndangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada; (dasar peraturan)	
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang judul Peraturan Bupati;	
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG JUDUL PERATURAN .

BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.	Bupati adalah Bupati Ponorogo. 
4.	Ketentuan umum menerangkan singkatan yang ada di batang tubuh, contohnya adalah 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPKMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.	Ketentuan umum menerangkat maksud dari sebuah kata yang ada di batang tubuh, contohnya adalah 
Fasilitasi adalah Tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muaran rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukan pembatalan.
6.	Tidak ada batasan berapa banyak nomor yang dicantumkan di ketentuan umum, sepanjang diperlukan untuk kejelasan dari batang tubuh peraturan tersebut.  

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 
Pasal 2 	
Maksud berisi tentang apa yang diharapkan dari peraturan bupati ini, biasanya terdiri dari 1 kalimat.

Pasal 3 	
Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk (biasanya lebih dari 1 tujuan)
a.	………………..
b.	……………….

Pasal 4 	
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : (ruang lingkup disusun agar peraturan bupati terarah, sebagai acuan untuk menjadi Bab selanjutnya)
a.	………………..
b.	; 

BAB III
Diambil dari Ruang Lingkup huruf a
Bagian Kesatu (bila diperlukan)
Paragraf 1 (bila diperlukan)
Pasal 5 ..
dan seterusnya
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5 	
(1)	Tahapan Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap diakui keabsahannya. 
(2)	Tahapan Pengisian Perangkat Desa yang belum dilaksanakan, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 
BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO