PEMERINTAH  KABUPATEN PONOROGO
NAMA DAN ALAMAT OPD

(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NOMOR  :  900.1.3.5/…./405.(Kode OPD)/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, 
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, (OPSIONAL : DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) DI (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 

KEPALA DINAS (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang	:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, (Opsional : dan Staf Pengelola Keuangan) di (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	
-2-	
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
		8.	Peraturan Bupati Nomor .... Tahun ..... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (Nama Perangkat Daerah);	
		9.	Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/……../ 405.(Kode OPD)/2025 tentang Penunjukan Pejabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo;	
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:		
KESATU	:	Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (Opsional : dan Staf Pengelola Keuangan) di (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) ini.	
KEDUA	:	Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :	
		a.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:
1. membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo.	
		b.	Pejabat Penatausahaan Keuangan:
1.	melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2.	menyiapkan SPM;
3.	melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4.	melaksanakan fungsi akuntansi pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo; dan
5.	menyusun laporan keuangan pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo.
c.	Staf Pengelola Keuangan :
1.	mengelola sistem informasi dan administrasi keuangan.	
KETIGA	:	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (Opsional dan Staf Pengelola Keuangan) di (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo, diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) ini.	
-3-	
KEEMPAT	:	Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.	
KELIMA	:	Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal   
			KEPALA (Nama Perangkat Daerah)

………………….	
                 .         

LAMPIRAN I :	KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN   PONOROGO   SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
							NOMOR   :  900.1.3.5/…./405.(Kode OPD)/2026
	TENTANG 
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, (OPSIONAL : DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN), DI (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO

DAFTAR NAMA 

NO.	N A M A	KEDUDUKAN               DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	4	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

			KEPALA (Nama Perangkat Daerah)

………………….	

LAMPIRAN II :	KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN   PONOROGO   SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
							NOMOR   :  900.1.3.5/…./405.(Kode OPD)/2026
	TENTANG 
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, (OPSIONAL : DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN), DI (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO

BESARNYA PEMBERIAN HONORARIUM

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM DIBERIKAN 12 (DUA BELAS)  X SELAMA 1 (SATU) TAHUN (Rp)	
1	2	4	3	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

			KEPALA (Nama Perangkat Daerah)

………………….