PEMERINTAH  KABUPATEN PONOROGO
NAMA DAN ALAMAT OPD

(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NOMOR  :  000.3/…./405.(Kode OPD)/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
PADA (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 

KEPALA DINAS (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang	:	bahwa untuk lebih meningkatkan tertib administrasi atas pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah;	
		6.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
		9.	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor … Tahun …. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah, bisa dilihat di jdihprokum.ponorogo.go.id) Kabupaten Ponorogo;	
		10.	Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/……../ 405.(Kode OPD)/2025 tentang Penunjukan Pejabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo;	
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:			
KESATU	:	Menunjuk Sdr. (nama pejabat/huruf besar), jabatan ....., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo.	
KEDUA	:	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab meliputi:	
		a.	melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;	
		1.	melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);	
		2.	melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan	
		3.	melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak;	
		b.	memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.	
KETIGA	:	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di (diisi Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo, diberikan honorarium sebesar Rp………….,00 (…………………..) sebanyak ….. (….) kali dalam 1 (satu) tahun.  	
KEEMPAT	:	Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
KELIMA	:	Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

	
Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal   
			KEPALA (Nama Perangkat Daerah)

………………….	
                 .