PEMERINTAH  KABUPATEN PONOROGO
NAMA DAN ALAMAT OPD

(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NOMOR  :  000.3/…./405.(Kode OPD)/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
PADA (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 

KEPALA DINAS (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk lebih meningkatkan tertib administrasi atas pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo perlu dikoordinasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;	
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah;	
		6.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
		9.	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor … Tahun …. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah, bisa dilihat di jdihprokum.ponorogo.go.id) Kabupaten Ponorogo;	
		10.	Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/……../ 405.(Kode OPD)/2025 tentang Penunjukan Pejabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo;	
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:			
KESATU	:	Menunjuk Sdr. (nama pejabat/huruf besar), jabatan ....., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo.	
KEDUA	:	Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :	
		a.	menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:	
		1.	spesifikasi teknis Barang/Jasa;	
		2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan	
		3.	rancangan Kontrak;	
		b.	menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);	
		c.	menetapkan rancangan kontrak;	
		d.	menetapkan HPS;	
		e.	menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;	
		f.	mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;	
		g.	menetapkan tim pendukung;	
		h.	menetapkan tim atau tenaga ahli;	
		i.	melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);	
		j.	menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;	
		k.	mengendalikan kontrak;	
		l.	melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;	
		m.	menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;	
		n.	menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;	
		o.	menilai kinerja Penyedia;	
		p.	melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:	
		q.	melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan	
		1.	mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan	
		2.	menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:	
KETIGA	:	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA kepada Pejabat Pembuat Komitmen di (diisi Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo, diberikan honorarium sebesar Rp………….,00 (…………………..) sebanyak ….. (….) kali dalam 1 (satu) tahun.  	
KEEMPAT	:	Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
KELIMA	:	Keputusan (Kepala Dinas/Badan/Camat) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

	
Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal   
			KEPALA (Nama Perangkat Daerah)

………………….	
                 .