MOHON KOREKSI

BUPATI  PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/              /405.(kode OPD)/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/    PENGGUNA BARANG PADA DINAS (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang	:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)    huruf c dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12           Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah)  Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	
		2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
		4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		6.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
		9.	Peraturan Bupati Ponorogo Nomor … Tahun …. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah, bisa dilihat di jdihprokum.ponorogo.go.id) Kabupaten Ponorogo;	
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	:		
KESATU	:	Menunjuk Saudara  (sebutkan pejabat PA/huruf besar) NIP : (NIP PA/tidak.dipisah) Jabatan (jabatan PA) Kabupaten Ponorogo sebagai Pejabat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo dengan contoh tanda tangan serta paraf, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.	
KEDUA	:	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas/kewenangan:	
		a.	menyusun RKA (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo;	
		b.	menyusun DPA (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo;	
		c.	melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;	
		d.	melaksanakan anggaran (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo yang dipimpinnya;	
		e.	melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;	
		f.	melaksanakan pemungutan retribusi daerah; (kalau tidak ada retribusi silahkan di hapus)	
		g.	mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;	
		h.	menandatangani SPM;	
		i.	mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo yang dipimpinnya;	
		j.	menyusun dan menyampaikan laporan keuangan (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo yang dipimpinnya;	
		k.	mengawasi pelaksanaan anggaran (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo yang dipimpinnya;	
		l.	menetapkan PPTK dan PPK (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo;	
		m.	menetapkan pejabat lainnya dalam (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;	
		n.	mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Ponorogo yang dipimpinnya;	
		o.	melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden      Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden   Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;	
		p.	melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
		q.	mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ponorogo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.	
KETIGA	:	Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.	
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
1 Januari 2026.	

 
Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

	Plt. BUPATI PONOROGO,

      LISDYARITA	

Pj. SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN ……………….		
KEPALA DINAS/BADAN …………		

 LAMPIRAN   :  KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 	: 	100.3.3.2/ARH/       /405…/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/    PENGGUNA BARANG PADA DINAS (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN PONOROGO 

DAFTAR NAMA, CONTOH TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT 

NO	NAMA PEJABAT / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	
1.	(Nama Pejabat PA/huruf besar)
NIP Pejabat PA/tidak.dipisah
 	Kepala Dinas (silahkan diisi dengan Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Pono-rogo			

	Plt. BUPATI PONOROGO,

      LISDYARITA	

Pj. SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN ……………….		
KEPALA DINAS/BADAN …………