Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyiapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, pada Senin (03/10/2022) di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.

Rapat_Okt_2022_01

Rapat_Okt_2022_02

Rapat_Okt_2022_03

Rapat_Okt_2022_04

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum beserta jajaran serta perwakilan dari 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang mengusulkan Peraturan Daerah di Tahun 2023, antara lain :
1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
6) Satuan Polisi Pamong Praja;
7) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
9) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Propemperda adalah :
1) Latar belakang pengusulan Raperda tersebut;
2) Sesuai dengan Dokumentasi RPJMD dan RKPD masing-masing Perangkat Daerah;
3) Telah disediakan anggaran dalam tahun anggaran berkenaan untuk proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda; dan
4) Disetujui dalam Rapat Koordinasi Propemperda.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 diharapkan menindaklanjuti perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, melaksanakan rencana pembangunan daerah, menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sebagai media untuk menampung aspirasi masyarakat.